Moeldoko : Cukup, Akhiri Wacana Jokowi 3 Periode

- Kamis, 7 April 2022 | 14:38 WIB
Moeldoko (ist)
Moeldoko (ist)

Haluan Padang - Kepala Staf Presiden, Moeldoko resmi melarang masyarakat untuk mengungkit maupun membahas polemik perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, wacana Jokowi 3 Periode akan membuat situasi negara akan terganggu. Apalagi, Jokowi sendiri sudah menyatakan secara tegas dan lugas bahwa tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode.

"Presiden sudah jelas mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan, sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," kata Moeldoko di kantor KSP Jakarta, Rabu, 6 April.

Baca Juga: Belasan Ribu Tanda Tangan Desak Luhut Buka Big Data Tunda Pemilu

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) pada Jumat, 1 April, menggelar aksi terkait masa jabatan Presiden Jokowi. Mahasiswa bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periode-lah, perpanjangan-lah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu, jangan jadi bahan gorengan yang tidak berkualitas," tambah Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemerintah saat ini sedang fokus memikirkan pandemi COVID-19 belum selesai tuntas.

Baca Juga: Presiden Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Begini Respons Puan

"Kedua, pemerintah memikirkan skenario menghadapi perang Ukraina dengan Rusia. Dampaknya seperti apa? Itu sudah disiapkan skenario-skenario, pengaruhnya terhadap ekonomi," ungkapnya.

Moeldoko meminta agar semua pihak dapat berpikir ke depan. "Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode," ucapnya menegaskan.

Presiden Jokowi sendiri pada 30 Maret 2022 telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945 terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," kata Presiden Jokowi di kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga: Pengamat Prediksi Parpol Yang Usul Penundaan Pemilu Bakal Kena Karma di Tahun 2024

Wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali menghangat, misalnya, saat Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa, 29 Maret.

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X