Rp680 Miliar untuk Sektor Pertanian Sumbar dan Pertanian yang Bukan Cuma Soal Anggaran

- Selasa, 23 November 2021 | 17:47 WIB
Ilustrasi Para petani masih kelola lahan sawah hasil program pencetakan sawah baru di Kab. Sumedang (foto : Sumedangkab.go.id)
Ilustrasi Para petani masih kelola lahan sawah hasil program pencetakan sawah baru di Kab. Sumedang (foto : Sumedangkab.go.id)

HALUAN PADANG - Anggaran sebesar Rp680 miliar untuk sektor pertanian dalam rancangan APDB 2022 telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Sumatera Barat. Nilai tersebut merupakan 10 persen dari total Rp6,8 triliun APBD Sumbar 2020. Anggaran Rp680 miliar itu bakal dibagi lagi ke lima bidang, yaitu pertanian (termasuk irigasi), peternakan, kelautan, kehutanan dan pangan.

Sebagai sektor unggulan, Pemprov dan DPRD melihat sektor pertanian butuh dukungan lebih anggaran dan penganggaran sebesar Rp680 miliar tersebut sebagai wujud dukungan penuh. Di samping itu, 57 persen masyarakat Sumbar bergerak di sektor pertanian, seperti diberitakan merdeka.com (8/11/2021).   

Namun, Rustam Effendi, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Sumbar, mengatakan anggaran sebesar Rp680 miliar tersebut saja tidak cukup. Pertanian bagi Rustam bukan cuma soal anggaran.

Rumitnya Skema Distribusi Pupuk Bersubsidi

Menurutnya, anggaran hanyalah salah satu dimensi dari kompleksnya persoalan pertanian di Sumatera Barat. Banyak persoalan di akar rumput yang akhirnya akan membuat anggaran besar sekalipun nyaris tidak berarti bagi kehidupan nyata para petani.  Salah satu problem mendasar yang harus dibenahi menurut Rustam ialah skema distribusi pupuk yang tidak berpihak pada petani.

“Pemerintah memang menyediakan pupuk bersubsidi, namun ketersediaannya terbatas. Diajukan misalnya 3 ton, belum tentu keluarnya 3 ton. Untuk memperoleh pupuk tersebut juga tidak mudah. Kelompok-kelompok tani harus menempuh birokrasi yang berbelit-belit. Mulai dari pengajuan sampai pengambilan kadang bisa menghabiskan satu musim tanam,” paparnya saat ditemui Haluanpadang, Senin (21/11).

Rustam juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, kelompok tani harus mengajukan permintaan terlebih dahulu ke kios pengecer pupuk. Kios pengecer ini mendapatkan pupuk dari distributor dengan sistem bayar di muka. Distributor sendiri, mendapat pasokan pupuk dari Dinas Pertanian. Skema ini tidak hanya menyulitkan petani namun juga sangat rentan, ia bisa menjadi ajang permufakatan jahat yang ujungnya akan merugikan petani.

Sementara itu, lanjut Rustam, harga beberapa merek pupuk non-subsidi saat ini naik sampai 120 persen. Untuk menutupi kekurangan pupuk, kelompok tani kadang terpaksa membeli pupuk non-subdisi yang mahal tersebut. Jadi untuk tiap musim tanam para petani harus menyediakan uang lebih yan diambil dari hasil panen musim tanam sebelumnya.

“Uangnya hanya berputar-putar di sana, sukur-sukur tidak rugi. Ini belum soal para spekulan pupuk yang membuat petani makin kesulitan”, tambahnya.

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Terkini

Ini Dia! Mansa Musa, Manusia Paling Kaya Dalam Sejarah

Senin, 27 Desember 2021 | 22:51 WIB

Memahami Sejarah Pemalakan di Minangkabau

Senin, 13 Desember 2021 | 15:27 WIB

Sejarah Singkat Kerajaan Jambu Lipo

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:05 WIB
X