Polda Sumbar Sita Ribuan Botol Miras Tak Berizin di Kota Padang

- Jumat, 14 Januari 2022 | 17:14 WIB
Polda Sumbar memperlihatkan barang bukti peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Padang, Jumat (14/1/2022). (Foto : Tio Furqan / Haluan Padang)
Polda Sumbar memperlihatkan barang bukti peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Padang, Jumat (14/1/2022). (Foto : Tio Furqan / Haluan Padang)

Haluan Padang - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) berhasil mengungkap peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di kota Padang.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, ribuan botol miras berbagai merek golongan B beralkohol 5 hingga 20 persen tersebut berhasil disita petugas Ditreskrimsus Polda Sumbar di sebuah kafe DR di Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Jumat (14/01) sekitar pukul 00.30 WIB.

"Kami juga telah mengamankan pelaku berinisial AT (57) warga Tionghoa selaku pemilik kafe, dengan barang bukti sebanyak 2.165 botol miras. Untuk nilainya sekitar Rp277 juta lebih. Barang bukti diamankan di kafe dan di rumah pelaku," Kata Satake. 

Penangkapan berawal saat petugas dari Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar bersama 9 anggota melakukan tangkap tangan terhadap kegiatan di kafe tersebut yang melakukan perdagangan miras.

"Di gudang kafe, tim menemukan barang bukti sebanyak 742 botol. Lalu dilakukan pengembangan ke rumahnya didapati 1.423 botol. Jadi semua barang bukti yang kita amankan 2.165 botol miras," katanya.

Satake mengatakan, dari pengakuan pelaku AT, ia sudah beroperasi dalam memperdagangkan miras ilegal tersebut di kafenya selama 3 bulan.

Kemudian, AT juga mengakui asal minuman itu dari daerah Jawa. Dari hasil interogasi ia mendapatkan dengan sistem transfer jasa pengiriman, dari Provinsi Pekanbaru, dan Provinsi Medan.

"Saat ini AT ditahan di Mapolda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

AT dijerat dengan paragraf 8 pasal 106 ayat (1) jo pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X