Gubernur Sumbar Terbitkan SE Kekerasan Seksual, Pemko Padang Langsung Aksi

- Selasa, 30 November 2021 | 18:44 WIB
Ilustrasi kekerasan seksual
Ilustrasi kekerasan seksual

HALUAN PADANG - Pemerintah Kota Padang langsung beraksi pasca penerbitan Surat Edaran (SE) soal percepatan penanganan kekerasan seksual oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, 24 November 2021 lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Editiawarman.

Ia mengatakan, Pemko Padang sedang memproses semua poin yang tertuang dalam SE tersebut. Pihaknya pun langsung menggelar rakor dengan stakeholer terkait di Pemprov Sumbar.

"Di Padang, sebagian besar dari poin pada surat edaran tersebut sedang kita kerjakan," katanya singkat kepada Haluan Padang, Selasa (30/11).

Baca Juga: Darurat, LBH Padang dan Nurani Perempuan Bentuk Relawan Anti Kekerasan Seksual

Ia menjelaskan, rapat koordinasi di tingkat provinsi tersebut membahas diskusi berbagai isu seputar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di sisi lain, untuk aksi SE tersebut, Edityawarman mengatakan hal demikian membutuhkan tindakan kolaborasi lintas sektor di Sumatera Barat, sesuai dengan SE nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021 itu.

"Sekarang kami lebih mengutamakan aksi," ujar dia singkat.

Diketahui, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Upaya Percepatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak.

Baca Juga: Terbitkan SE Penanganan Kekerasan Seksual Anak, Gubernur Sumbar Libatkan MUI dan Ormas Islam

Surat Edaran Nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021 tersebut ditandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi pada 24 November 2021, ditujukan untuk Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.

SE tersebut dibuat menyusul peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumbar.

"Menindaklanjuti peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai amanah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, melengkapi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," tertulis di SE tersebut.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Terbitkan SE Percepatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak

Terdapat 14 poin yang menjadi permintaan Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.

Poin-poin tersebut mencakup antara lain meningkatkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta menjadikan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai kegiatan strategis daerah.

Kemudian meningkatkan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga swadaya Masyarakat.

Lalu, mendorong Kabupaten/Kota dalam membentuk Komunitas Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk mendeteksi dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Lebih lanjut, SE tersebut juga mendorong Nagari/Desa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak melalui Dana Nagari/Desa, serta 8 poin lainnya terkait penanganan kekerasan terhadap anak.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X