Terbitkan SE Penanganan Kekerasan Seksual Anak, Gubernur Sumbar Libatkan MUI dan Ormas Islam

HALUAN PADANG – Gubernur Sumatera Barat merilis Surat Edaran (SE) tentang Upaya Percepatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak, memuat 14 poin yang ditujukan untuk Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat.

SE Nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021 yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi pada Rabu (24/11) tersebut dibuat menyusul masifnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumbar dalam beberapa minggu belakangan.

“Menindaklanjuti peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai amanah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, melengkapi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” begitu tertulis dalam SE tersebut.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi permintaan gubernur agar menjadi perhatian oleh bupati dan walikota se-Sumatera Barat.

Pertama, meningkatkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah susuai amanah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ke-dua, menjadikan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai kegiatan strategis daerah.

Baca Juga: Gebernur Sumbar Terbitkan SE Percepatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak

Ke-tiga, meningkatkan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Ke-empat, memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan pihak-pihak terkait di tingkat Pusat, Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ke-lima, mendorong Kabupaten/Kota dalam membentuk Komunitas Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk mendeteksi dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Ke-enam, mendorong Nagari/Desa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak melalui Dana Nagari/Desa (Dasar Perpres nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar bagi Program SDGs Desa).

Baca Juga: Dukung Program Pemberantasan Kekerasan Seksual, Irawati Apresiasi Sikap Tegas Wali Kota Padang

Ke-tujuh, membuat Kerjasama dengan Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah, Majelis Ta’lim dll) terkait materi Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skrening terhadap calon pengantin.

Ke-delapan, meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan dana BOS sekolah.

Baca Juga: Jaringan Peduli Perempuan Tuntut Pemprov Sumbar Segera Selesaikan Masalah Kekerasan Seksual

Ke-sembilan, membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat Kabupaten/Kota.

Ke-sepuluh, membentuk Tim Aksi Cepat Tanggap di tingkat Kelurahan/Nagari/Desa, kecamatan, dan Kabupaten/Kota untuk penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak.

Ke-sebelas, menyediakan Hotline Service 24 jam untuk layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak.

Ke-dua belas, menyediakan Rumah Perlindungan sebagai tempat penampungan sementara untuk memberikan rasa aman bagi anak korban kekerasan yang mengalami trauma dan memerlukan perlindungan.

Ke-tiga belas, menyediakan tenaga ahli untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, seperti Psikolog, Psikiater, Advokat, Mediator, dan Konselor.

Ke-empat belas, melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten/kota melalui aplikasi Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

“Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkas Mahyeldi dalam SE tersebut.(*)