Gubernur Sumbar Terbitkan SE Percepatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak

- Selasa, 30 November 2021 | 14:51 WIB
Ilustrasi Sumbar Darurat Kekerasan Seksual (HALUAN CREATIVE | M Budiman)
Ilustrasi Sumbar Darurat Kekerasan Seksual (HALUAN CREATIVE | M Budiman)

HALUAN PADANG – Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Upaya Percepatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak.

Surat Edaran Nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021 tersebut ditandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi pada 24 November 2021, ditujukan untuk Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.

SE tersebut dibuat menyusul peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumbar.

"Menindaklanjuti peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai amanah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, melengkapi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," tertulis di SE tersebut.

Baca Juga: Dukung Program Pemberantasan Kekerasan Seksual, Irawati Apresiasi Sikap Tegas Wali Kota Padang

Terdapat 14 poin yang menjadi permintaan Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.

Poin-poin tersebut mencakup antara lain meningkatkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta menjadikan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai kegiatan strategis daerah.

Baca Juga: Jaringan Peduli Perempuan Tuntut Pemprov Sumbar Segera Selesaikan Masalah Kekerasan Seksual

Kemudian meningkatkan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga swadaya Masyarakat.

Lalu, mendorong Kabupaten/Kota dalam membentuk Komunitas Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk mendeteksi dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Lebih lanjut, SE tersebut juga mendorong Nagari/Desa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak melalui Dana Nagari/Desa, serta 8 poin lainnya terkait penanganan kekerasan terhadap anak.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X