Ungkap Rincian Proyek Mangkrak di Sumbar, Legislator Desak Gubernur Evaluasi Kinerja OPD

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi

HALUAN PADANG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat ungkap rincian proyek-proyek mangkrak yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Barat sepanjang 2021.

“Kita meminta proses evaluasi yang secara efektif kepada gubernur terkait persoalan-persoalan proyek yang mangkrak di 2021 dan yang tidak sesuai ekspektasi agar menjadi referensi pelaksanaan untuk tahun 2022,” ujarnya pada awak media di Kantor DPRD Sumbar, Senin (10/1).

Ketika dikonfirmasi Haluan Padang pada Selasa (11/1), ia membagikan daftar proyek-proyek yang tersebar di beberapa OPD tersebut.

Pertama, paket pengadaan bantuan peralatan dan mesin jahit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar lebih yang tidak terealisasi. Barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak sehingga kontrak tersebut gagal.

Kedua, paket pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat di Dinas Kebudayaan dengan nilai kontrak Rp31 miliar lebih. Namun, pembangunan fisiknya hanya terealisasi 10,63 persen dan penggunaan dananya Rp8,6 miliar lebih.

Ketiga, paket pembangunan stadion utama (tahap VII) di Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR) dengan nilai kontrak Rp 82,6 miliar lebih. Pembangunan fisik terealisasi 72,72 persen dan dana yang terealisasikan Rp 60 miliar lebih.

Belum lagi, paket pembangunan jembatan Batu Bala dengan nilai kontrak Rp2,3 miliar lebih, paket pembangunan Jembatan Sikali dengan nilai kontrak Rp3,4 miliar lebih, proyek rekonstruksi jalan Simpang Padang Aro-Lubuk Malako dengan nilai kontrak Rp2 miliar lebih.

Lalu, pembangunan jalan provinsi ruas Abai Sangir Sei Dareh dengan nilai kontrak Rp 3,9 miliar lebih. Proyek-proyek di Dinas BMCKTR tersebut tidak terlaksana 100 persen.

Keempat, di Dinas Pendidikan terdapat puluhan paket pekerjaan yang tidak terwujud 100 persen sesuai dengan rencana. Menurut Hidayat bebrerapa pembangunan infrastruktur sekolah tersebut bahkan pembangunan fisiknya tidak terwujud 50 persen.

Kelima, beberapa pekerjaan di Dinas Sumberdaya Air, antara lain paket pembangunan prasarana di beberapa sungai, pembangunan sea wall di pantai, serta pembangunan embung (penampungan air hujan untuk dimanfaatkan saat kemarau, red.) di beberapa daerah di Sumbar.

Hidayat juga menyebut pembangunan pagar DPRD senilai Rp 1,4 miliar lebih yang fisiknya hanya terealisasi 62,15 persen.

"Total puluhan paket yang mangkrak tersebut nilai paketnya mencapai ratusan miliar. Kalau dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggarannya, terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang menjadi sisa anggaran," terangnya.