Sidang Praperadilan Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar, Polda Sumbar Serahkan Sejumlah Bukti

HALUAN PADANG - Sidang gugatan pra peradilan terkait penghentian penyidikan surat sumbangan bertanda tangan Gubernur Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Senin (10/01) dengan agenda pemeriksaan bukti dari termohon, Polda Sumbar.

Untuk diketahui, pemohon dalam praperadilan ini adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI menilai adanya dugaan tindak pidana korupsi atau pungutan liar dalam surat permintaan sumbangan tersebut.

Baca Juga: Paripurna Hak Angket Surat Sumbangan Gubernur Sumbar Gugur, 3 Fraksi Pengusul Undur Diri

Dalam sidang tersebut, Polda Sumbar memberikan bukti-bukti berupa surat kepada hakim tunggal. Berdasarkan pantauan awak media, terlihat beberapa surat yang ditunjukkan kepada hakim tunggal.

Kuasa hukum dari pemohon MAKI yakninya Marselinus Edwin, juga ikut melihat bukti-bukti tersebut.

Baca Juga: Polda Sumbar Tidak Temukan Cukup Bukti, Penyelidikan Laporan Projo Soal Surat Sumbangan Gubernur Dihentikan

Sidang yang dibuka untuk umum tersebut ditunda dan dilanjutkan pada Selasa (11/01) dengan agenda kesimpulan dari kedua pihak.

"Sidang berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak, maka kita tunda besok," tegas hakim tunggal Juandra di ruang sidang.

Baca Juga: Akademisi: Proses Hak Angket Harus Transparan, Agar Publik Percaya pada DPRD Sumbar