Ribut-Ribut Pemprov Sumbar, Mulai dari Proyek Dikuasai Ring 1 Gubernur Hingga Pengadaan Sapi

- Kamis, 30 Desember 2021 | 16:03 WIB
Kantor Gubernur Sumbar
Kantor Gubernur Sumbar

HALUAN PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa hari ini kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ada beberapa isu yang berkaitan dengan kiprah Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam mengarungi bahtera pemerintahan tertinggi di daerah.

Bermula dari banyaknya proyek di Sumbar yang saat ini mangkrak. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Nofrizon.

Ia bahkan secara khusus bahkan berani meminta banyak pihak untuk melakukan pengecekan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar untuk memastikan proyek-proyek yang bermasalah tersebut.

Baca Juga: Sepanjang 2021, Warga Sumbar Tidak Bahagia, Ini Penyebabnya

Adapun proyek-proyek yang ia maksud beberapa di antaranya adalah pembangunan irigasi di Batang Aia Katiak, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, kemudian  proyek pengadaan fisik di SMK Negeri 1 Bukittinggi, lalu pengadaan mesin jahit, hingga pengadaan sapi di Dinas Perdagangan.

"Ada yang karena didenda, ada yang putus kontrak, dan ada yang tidak sesuai spek," katanya singkat dikutip dari PadangKita.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar itu bahkan menuding bahwa kini proyek-proyek yang ia sampaikan tersebut banyak dikuasai oleh orang-orang yang berada di lingkaran ring 1 Gubernur Mahyeldi.

Baca Juga: Siklon Tropis 98S Ancam Sumbar, Waspada Gelombang Tinggi di Mentawai

Tudingan ini diyakinkan Nofrizon dengan masalah perihal proyek mangkrak ini adalah yang terburuk selama ia menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar.

"Saya sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Sumbar, baru kali ini banyak proyek yang mangkrak," ulasnya.

Terkait dengan itu, ia pun secara terang-terangan meminta Mahyeldi mengevaluasi orang-orang terdekatnya itu dalam pengerjaan proyek.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Bantah Pengadaan Sapi Tak Sesuai Spesifikasi

"Kita minta Gubernur mengevaluasi orang yang menjual nama Bapak Gubernur. Kita minta evaluasilah mengapa proyek itu mengalami keterlambatan, didenda, diputus. Salahnya di mana? Apakah ada orang yang intervensi, segala macam," jelasnya.

"Jadi, masyarakat yang akan rugi. Kasihan kita," imbuh Nofrizon.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta agar dilaporkan langsung kepada dirinya. Sebab, sejauh ini, dia tidak mengetahui siapa nama orang (ring 1) yang dimaksud. Jika ada laporan, Mahyeldi pun siap untuk melakukan evaluasi.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Bantah Pengadaan Sapi Tak Sesuai Spesifikasi

"Tidak tahu saya. Silakan tanya saja ke yang menyampaikan siapa yang mengaku ring 1 itu. Silakan (laporkan) saja," sebutnya.

Di sisi lain, Juru bicara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Jasman juga menepis tentang pengadaan sapi di Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Ia menegaskan, pengadaan sapi telah sesuai prosedur yang berlaku dan dilaksanakan melalui lelang terbuka, tidak ada campur tangan dinas Pertenakan dan Keswan.

Baca Juga: Sumbar Kemarin: Penemuan Buaya di Bungus hingga Hadiah Gubernur untuk Peningkatan Vaksin Terbaik

"Apalagi campur tangan Gubernur, Wakil Gubernur dan lain-lain. Apalagi menentukan pemenang lelang," katanya yang dikutip dari antaranews.com, Kamis (30/12).

Ia menyebutkan, instansi tersebut hanya menyiapkan spesifikasinya sesuai kebutuhan. Pengadaannya bukan dimaksudkan untuk beli sapi bibit, tetapi sapi untuk dibudidayakan.

Setelah sesuai spesifikasi, lanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Sumbar menyerahkan pada kelompok masyarakat penerima yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga: Awas! Ada Buaya di Kawasan Bungus Padang, BKSDA Sumbar Pasang Peringatan

Dijelaskan, spesifikasi sapi bantuan adalah sapi lokal untuk menjadi indukan. Bisa sapi bali, sapi madura, sapi pesisir atau sapi PO.

Tinggi minimal sapi 110 cm, gigi sudah tumbuh 3 pasang, dan bunting atau tidak bunting. Khusus yang bunting diperiksa dengan USG.

"Adanya anggapan bahwa sapi yang diserahkan adalah sapi yang tidak berkualitas karena kurus, dapat dijelaskan bahwa sapi yang baik untuk calon indukan memang sebaiknya tidak gemuk karena akan sulit hamil," katanya.

Baca Juga: Capaian Vaksinasi Kota Padang Panjang Tertinggi di Sumbar, Daerah Lain Masih Terkendala

Selain itu akibat proses pengiriman sapi, serta adanya perbedaan iklim dan perlakuan bisa membuat penyusutan bobot sapi. Disitulah kemudian tugas kelompok untuk merawatnya dengan baik hingga bobotnya bisa kembali normal, sehat, birahi, kawin lalu bunting dan melahirkan.

"Terkadang, dalam proses pengiriman ternak, misalnya dari pulau Jawa, juga bisa terjadi penyusutan berat badan ternak. Hal ini bisa dikarenakan stress dan atau perbedaan iklim," jelas Jasman.

Selain itu, kata dia, Dinas Peternakan dan Keswan memberi garansi jika selama seminggu setelah diserahkan sapinya mati, akan diganti oleh penyedia.

"Sebagaimana diketahui, lelang pengadaan sapi itu ada mekanismenya, ada aturannya, ada ketentuannya, ada dasar hukumnya dan bersifat sangat teknis yang dikerjakan oleh OPD terkait yang lebih memahami. Terlalu jauh dan tidak mungkin kalau hal itu diurus gubernur dan wakil gubernur," tegas Jasman.(*)



Editor: Erlangga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Nasib Malang Si Sapi Bantuan

Rabu, 5 Januari 2022 | 14:31 WIB
X