Akademisi: Proses Hak Angket Harus Transparan, Agar Publik Percaya pada DPRD Sumbar

- Selasa, 21 Desember 2021 | 22:01 WIB
Arsinaldi  (ilmupolitik.fisip.unand.ac.id)
Arsinaldi (ilmupolitik.fisip.unand.ac.id)

“Persoalannya sekarang itu adalah apakah syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Jika sudah memenuhi syarat tapi belum diparipurnakan, ini yang perlu diketahui lebih lanjut. Secara politik harus berlanjut, karena fungsi DPRD mencakup pengawasan kinerja pemerintah,” pungkasnya.

 

Dituntaskannya hak angket tersebut, menurutnya perlu dilakukan untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah melanggar aturan yang ditentukan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau tidak. (*)

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

SNMPTN 2022 Diumumkan Besok, Bisa Cek di Link Ini

Senin, 28 Maret 2022 | 09:43 WIB

Bermaafan Sebelum Ramadan, Yakin Ada Dalilnya?

Jumat, 25 Maret 2022 | 22:20 WIB
X