Akademisi: Proses Hak Angket Harus Transparan, Agar Publik Percaya pada DPRD Sumbar

“Persoalannya sekarang itu adalah apakah syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Jika sudah memenuhi syarat tapi belum diparipurnakan, ini yang perlu diketahui lebih lanjut. Secara politik harus berlanjut, karena fungsi DPRD mencakup pengawasan kinerja pemerintah,” pungkasnya.

Dituntaskannya hak angket tersebut, menurutnya perlu dilakukan untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah melanggar aturan yang ditentukan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau tidak. (*)