Akademisi: Proses Hak Angket Harus Transparan, Agar Publik Percaya pada DPRD Sumbar

- Selasa, 21 Desember 2021 | 22:01 WIB
Arsinaldi  (ilmupolitik.fisip.unand.ac.id)
Arsinaldi (ilmupolitik.fisip.unand.ac.id)

“Barangkali syarat terpenuhi, tapi belum diagendakan untuk paripurna. Mungkin ada pertimbangan politis, konteks hukum yang mungkin sudah di-SP3-kan, atau konteks lainnya. Bisa jadi suasana lobi-lobi politik seperti yang disebutkan tadi sudah berjalan, sehingga ini digantung,” tutur Asrinaldi.

Namun, menurut Asrinaldi  skenario apapun yang terjadi akan membawa dampak tidak baik pada DPRD Sumbar selama kelanjutan hak angket tersebut tidak dijelaskan secara transparan kepada publik. 

Baca Juga: Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, Dulu Pengusul, Kini Ogah Bicara Hak Angket Polemik Surat Gubernur

“Bagi DPRD, kalau memang itu keputusannya tidak dibuat, maka akan menjadi pertanyaan publik. Karena ada publik yang ingin tahu kelanjutannya. Ini bagian dari kepercayaan publik terhadap DPRD, jadi harus dituntaskan,” terang Asrinaldi.

“Jika memang pengajuan hak angket itu tidak memenuhi syarat, harus diberitahu bahwa memang tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa diagendakan untuk menindaklanjuti hak angket ini,” sambungnya.

“Kalau memenuhi syarat, maka bisa diparipurnakan. Kenapa belum diparipurnakan? Itu harus diklarifikasi dan dijelaskan kepada publik, sehingga ada trust (kepercayaan, red.) yang terbangun ketika DPRD menggunakan hak angketnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengajuan hak angket berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga: Selesaikan Masalah Sumbangan, Ini Alasan 33 Anggota DPRD Sumbar Pakai Hak Angket

“Yang diawasi adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk di antaranya kebijakan politik. Walaupun secara hukum itu merupakan ranah penegak hukum dan sudah selesai, tapi secara politik, dalam konteks pengawasan pada UU No. 23 Tahun 2014, harus dilakukan secara tuntas,” ungkapnya.

Arsinaldi kembali menekankan, jika seandainya pengajuan hak angket itu sudah memenuhi syarat, seharusnya ditindaklanjuti, bukan malah digantung.

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

SNMPTN 2022 Diumumkan Besok, Bisa Cek di Link Ini

Senin, 28 Maret 2022 | 09:43 WIB

Bermaafan Sebelum Ramadan, Yakin Ada Dalilnya?

Jumat, 25 Maret 2022 | 22:20 WIB
X