Ramai-Ramai Membantah Tuduhan PKS Soal Legalisasi Zina dalam RUU TPKS

- Sabtu, 11 Desember 2021 | 19:56 WIB
Ilustrasi Sumbar Darurat Kekerasan Seksual (HALUAN CREATIVE | M Budiman)
Ilustrasi Sumbar Darurat Kekerasan Seksual (HALUAN CREATIVE | M Budiman)

HALUAN PADANG - Berbagai pihak dari kalangan aktivis, LSM, dan pemuda di Sumatera Barat menunjukkan dukungan terhadap RUU yang mengatur kekerasan seksual dan membantah tudingan bertujuan legalkan zina dan LGBTQ.

Untuk diketahui, pada rapat pleno yang digelar di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (8/12), tujuh fraksi setuju naskah beleid RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) maju ke tahap pembahasan lebih lanjut menuju pengesahan.  
Sedangkan satu fraksi meminta penundaan dan satu fraksi lainnya menolak.

Partai Keadilan Sejahtara (PKS) adalah fraksi yang menolak. Penolakan dari partai tersebut diwakili pernyataan anggota Baleg Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf, dalam rapat pleno baleg.

"Kami menyimpulkan jika RUU ini berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinaan, yakni perluasan Pasal 28 KUHP dan larangan LGBT, yakni perluasan Pasal 29 (2) KUHP, maka muatan TPKS">RUU TPKS berisi nrma sexual consent, yakni sejauh tidak ada kekerasan, hubungan seksual dibolehkan," Yusuf, dilansir dari Detik.

Bantahan terhadap tudingan tersebut antara lain disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang sudah mendukung pengesahan RUU yang mengatur kekerasan seksual, semenjak beleid itu bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Menurut Direktur LBH Padang Indira Suryani, ada perbedaan jauh antara hubungan suka sama suka atau zina dengan kekerasan  seksual, sehingga dalam konteks hukum perlu dibedakan.

Pembedaan tersebut menurutnya perlu demi mencegah adanya penghakiman terhadap korban kekerasan seksual.

Baca Juga: Kekerasan Seksual Anak Hingga November 2021 Meroket, Pemko Padang Garap Sistem Early Warning, Apa Itu?

"Seringkali situasinya, korban kekerasan seksual disalahkan, victim blaming. Seolah korban berkontribusi terhadap kekerasan yang ia alami, seolah-olah karena korban suka sama suka," imbuhnya ketika dihubungi Haluan Padang via telepon  pada Jumat (10/12).

Ia melanjutkan, RUU yang khusus mengatur kekerasan seksual harus disahkan karena kekerasan seksual semisal perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup mendukung penanganan kasus dan memberi perlindungan pada korban.

LBH dan beberapa pihak pendukung RUU kekerasan seksual yang memuat frasa 'tanpa persetujuan', karena frasa 'memaksa' dalam KUHP kurang bisa menjelaskan kondisi nyata kekerasan seksual.

"Perlu dijelaskan dengan banyak masyarakat dan tokoh agama, pengalaman kami pendamping korban. Dalam bahasa yang digunakan oleh KUHP, digunakan kata 'memaksa'. Kata 'memaksa' sulit dibuktikan oleh korban kekerasan seksual," imbuhnya.

Pembuktian tersebut menurutnya sulit karena dalam situasi kekerasan seksual, banyak korban tidak bisa melakukan perlawanan karena adanya pengaruh relasi kuasa dari pelaku terhadap korban atau karena mengalami kondisi psiklogis 'tonic immobility'.

Baca Juga: Alami Kekerasan Seksual? Jangan Takut Untuk Lapor! Ini Alurnya

"Kita tidak perlu kaget lagi kalau banyak korban kekerasan seksual tidak bisa melakukan perlawanan, seolah-olah ia menerima, karena itu yang dinamakan kondisi psikis tonic immobility. Tiba-tiba tidak bisa apa-apa, trauma membuat mereka diam saja," jelas Indira.

Kesadaran soal adanya kondisi tonic immbility pada korban kekerasan seksual menurutnya perlu ditekankan agar tidak lagi ada penyalahan terhadap korban yang tidak menunjukkan perlawanan ketika mengalami kekerasan.

"Seringkali, orang yang tidak pernah mendampingi korban dan tidak memiliki pengalaman terkait kekerasan seksual dan pendampingan, berpikir tidak mungkin orang 'digitukan' tidak melawan. Sesungguhnya ini penghakiman yang paling kejam terhadap korban," tegasnya.

Lebih lanjut, Indira menyampaikan alasan keberatan dimasukannya pasal terkait zina dalam RUU kekerasan seksual.

"Kenapa kami sebagai pendamping korban tidak ingin 'zina' dimasukkan ke dalam RUU PKS? Karena seringkali zina dijadikan alasan bagi pelaku atau keluarga pelaku untuk melakukan penghakiman terhadap korban," imbuh Indira.

Ia menegaskan, zina bukan tindakan kekerasan seksual karena dilakukan atas dasar persetujuan dan suka sama suka.

Baca Juga: Surat Edaran Gubernur Sumbar Soal Kekerasan Seksual Disambut Pesimis LSM, Optimis Di Lembaga Hukum

"Namun zina bisa dinilai sebagai tindakan asusila, tidak bermoral, tidak berkomitmen, tidak menghargai relasi yang telah dibangun sebelumnya. Sedangkan kekerasan seksual, dalam relasinya ada keterpaksaan, tanpa persetujuan korban, dan ada salah satu pihak yang menderita dalam situasi tersebut," jelasnya.

Oleh karena itu, penggunaan istilah 'tanpa persetujuan korban' dalam RUU kekerasan seksual lebih tepat digunakan daripada kata 'memaksa' seperti yang termuat dalam RKUHP

"Kenapa kami pendamping korban mendorong adanya persetujuan korban? Karena itu lebih logis, lebih realistis, dan lebih mempertimbangkan keadaan korban, ketimbang menggunakan kata 'memaksa'. Malah penggunaan kata 'memaksa', bisa memunculkan penghakiman terhadap korban yang kesulitan untuk melawan," tuturnya.

Indira kemudian menanggapi tudingan yang menunjukkan RUU kekerasan seksual bertujuan legalkan zina dan LGBTQ

"Mana pasal-pasal di RUU PKS yang melegalkan zina dan LGBTQ? Kita harus memperdebatkan soal pasal. Atau Jangan-jangan ini soal gap (celah, red.) terhadap pengetahuan saja," imbuhnya.

Ia menyampaikan pernyataan itu menyangkut RUU kekerasan seksual bertujuan khusus mengatur kekerasan seksual, bukan perilaku seksual lain di luar kekerasan seksual. Sedangkan hubungan seksual tanpa kekerasan semacam perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP.

RUU kekerasan seksual menurutnya juga bukan bertujuan mengatur LGBTQ. Bahkan, RUU kekerasan seksual diharapkan bisa menjerat siapa pun pelaku kekerasan seksual tanpa pandang bulu, termasuk dari kalangan LGBTQ

"Apakah dengan bahasa 'kekerasan seksual' itu berarti bicara soal LGBTQ? Kalau kemudian kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang dari LGBTQ juga bisa masuk ke RUU PKS," lanjutnya.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Terbitkan SE Kekerasan Seksual, Pemko Padang Langsung Aksi

Sampai saat ini, Indira menunggu pihak yang bisa menyebut pasal mana yang dituding melegalisasi zina dan melegalisasi LGBTQ.

"Saya juga ingin tahu bagaimana pandangan penolak RUU kekerasan seksual terhadap korban kekerasan seksual? Apa hal penting menurut mereka untuk mendukung korban-korban kekerasan seksual ini," sambungnya.

Indira melanjutkan, "atau jangan-jangan korban kekerasan seksual dituduh menjadi pelaku zina. Jika itu terjadi, maka korban menjadi korban kembali. Reviktimisasi korban terjadi. Ini harus dihindari."

Untuk diketahui LBH Padang mengaku setiap tahun menerima laporan kekerasan seksual sebanyak 15 sampai 25 kasus.

Dari puluhan kasus tersebut, sebagian korban memilih untuk tidak melaporkan ke pihak penegak hukum.

"Banyak korban kekerasan seksual datang ke LBH ingin berkonsultasi namun banyak tidak mau melapor untuk proses hukum. Perlakuan sosial yang seringkali menyalahkan  korban itu membuat para korban tidak mau mengakses laporan pada polisi dan sebagainya," imbuhnya.

Menurutnya, di antara korban yang enggan melapor untuk proses hukum tersebut hanya butuh penguatan.

Baca Juga: Darurat, LBH Padang dan Nurani Perempuan Bentuk Relawan Anti Kekerasan Seksual

"Ada orang yang  percaya bahwa mereka jadi korban, maka sudah cukup bagi mereka. Mereka hanya butuh tempat/ruang di LBH yang tidak menyalahkan korban. Mereka hanya butuh didengar. Sampai segitunya depresi korban terhadap situasi yang mereka alami," jelasnya.

Dalam tahun 2021, LBH paling banyak menangani kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). "KBGO meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan terasa semenjak pandemi pada 2020," jelasnya.

Menanggapi pembahasan TPKS">RUU TPKS oleh DPR RI, Indira menyampaikan harapan agar beleid tersebut nantinya juga mengatur pemulihan terhadap korban serta menetapkan 9 bentuk kekerasan seskual seperti yang tercantum pada draf RUU PKS.

"Saat ini, di DPR akan dibahas mengenai TPKS">RUU TPKS. TPKS">RUU TPKS saat ini mengurangi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada sebelumnya pada RUU PKS. Menurut saya 9 bentuk kekerasan seksual pada RUU PKS penting untuk diakomodir," ujarnya.

Menurutnya, penting juga untuk menghadirkan bab khusus soal pemulihan korban. "Bagi saya itu hal terpenting dalam RUU PKS, kenapa? Sesungguhnya RUU PKS sejatinya didorong untuk memulihkan korban dan keluarganya," lanjut Indira.

"Jika dalam RUU PKS tidak ada perlindungan yang komprehensif terhadap korban dan keluarganya, maka menurut saya, DPR gagal kembali untuk melindungi korban. Kalau RUU PKS hanya menjadi RUU tindak pidana saja, tanpa ada proses pemulihan korban, itu sama saja dengan bohong," sambungnya.

Ia menutup wawancara bersama Haluan Padang dengan pesan untuk DPR RI.

Baca Juga: Terbitkan SE Penanganan Kekerasan Seksual Anak, Gubernur Sumbar Libatkan MUI dan Ormas Islam

"Pesan saya kepada DPR RI, untuk mereview kembali beberapa pasal dan memasukkan pasal-pasal tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebanyak 9, serta pasal-pasal tentang pemulihan serta perlindungan korban dan keluarganya," pungkasnya.

Selain LBH Padang, Jaringan Peduli Perempuan (JPP) Sumatera Barat juga mendukung segera pengesahan TPKS">RUU TPKS dan membantah jika TPKS">RUU TPKS bertujuan melegalkan zina atau seks bebas dan LGBTQ. Pernyataan itu sejalan dengan seruan JPP untuk mendukung Permendikbud no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Seruan tersebut disampaikan Rahmi Meri Yenti, Direktur Nurani Perempuan Woman Crisis Centre yang merupakan bagian dari aliansi JPP pada Kamis (25/11) dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Depan Kantor Gubernur Sumbar.

TPKS">RUU TPKS, kami tidak lelah untuk menyuarakan karena merupakan perjuangan panjang  dari 2016 lalu. Hari ini kita dengar masih ada kendala sebelum pengesahannya, sehingga sampai hari ini TPKS">RUU TPKS belum disahkan,” jelas Meri, seperti diberitakan Haluan Padang pada Kamis (25/11).

Menanggapi tudingan TPKS">RUU TPKS dan Permendikbud 30/2021 bertujuan melegalisasi zina, ia menyampaikan bahwa anggapan tersebut berasal dari salah paham soal istilah persetujuan dalam peraturan tersebut.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Terbitkan SE Percepatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak

“Menurut saya itu adalah persoalan dalam memahami bahasa. Tentunya dalam konteks kekerasan seksual, tentunya yang dibahas merupakan tindakan yang tidak atas persetujuan,” ujarnya.

Karena itu, Meri, menegaskan Permendikbud tersebut tidak bertujuan melegalkan zina.

“Sebagian menilai, seolah-olah ada paradigma ganda dalam kata ‘persetujuan’. Tapi saya tidak memaknai itu bertujuan untuk melegalisasi zina,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, JPP juga menyampaikan laporan kekerasan seksual yang diterima oleh LSM Nurani Perempuan dari Januari hingga November 2021.

"Dari 90 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekitar 48 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, 37 kasus korbannya usia anak dan 11 kasus dengan korban usia dewasa. Data ini menggambarkan bahwa anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Umumnya yang menjadi pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban," jelas Meri.

Di kalangan mahasiswa, dukungan terhadap RUU kekerasan seksual juga muncul, antara lain dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Universitas Andalas.

Namun, kajian dari UKM yang berfokus di bidang advokasi tersebut baru membahas RUU PKS pada tahun lalu. Sedangkan terkait TPKS">RUU TPKS, UKM tersebut belum merilis kajian karena terdapat pengurangan bentuk-bentuk kekerasan seksual pada TPKS">RUU TPKS dibanding RUU PKS.

Baca Juga: Dukung Program Pemberantasan Kekerasan Seksual, Irawati Apresiasi Sikap Tegas Wali Kota Padang

"Kami jelas mendukung RUU kekerasan seksual dan Permendikbud 30/2021. Namun terkait TPKS">RUU TPKS, kami sayangkan adanya pengurangan bentuk-bentuk kekerasan seksual, dari mulanya 9 bentuk KS pada RUU PKS menjadi 4 bentuk pada TPKS">RUU TPKS," ujar Amidia Amanza, Ketua UKM PHP ketika dihubungi Haluan Padang via Whatsapp, Sabtu (11/12).

Kemudian, Amidia mengirimkan teks kajian UKM PHP yang menunjukkan dukungan terhadap RUU PKS yang memuat 9 bentuk kekerasan seksual.

"RUU ini sangat penting untuk dijadikan sebagai UU. Alasannya agar peraturan ini dapat mengikat seluruh lapisan masyarakat dan membuat masyarakat taat terhadap aturan tersebut. Dimana tujuan utamanya agar peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual dapat hilang dalam setiap kehidupan," tertulis dalam kajian tersebut.

Kajian UKM PHP tersebut juga menolak alasan penundaan RUU yang membahas kekerasan seksual karena alasan pro zina dan LGBT.

"Jika pengunduran pengesahan RUU ini dengan alasan pro zina dan LGBT, itu merupakan suatu pemikiran yang sempit. Sebab, kita tidak bisa mengorbankan hal yang besar karena adanya beberapa pasal yang bermasalah. Maka dengan menyegerakan mengesahkan RUU PKS menjadi UU adalah langkah yang paling tepat," pungkasnya.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

SNMPTN 2022 Diumumkan Besok, Bisa Cek di Link Ini

Senin, 28 Maret 2022 | 09:43 WIB

Bermaafan Sebelum Ramadan, Yakin Ada Dalilnya?

Jumat, 25 Maret 2022 | 22:20 WIB
X