Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dan Hambatan Regulasi

- Jumat, 19 November 2021 | 17:10 WIB
Ilustrasi Kekerasan Seksual (HALUAN CREATIVE | M Budiman)
Ilustrasi Kekerasan Seksual (HALUAN CREATIVE | M Budiman)

HALUAN PADANG - Sumatera Barat darurat kekerasan seksual. Sejak September lalu, sudah terjadi 5 kasus kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2021, seperti dikutip dari Padek.co, Polda Sumbar mencatat sebanyak 232 kasus kekerasan seksual. Itu baru yang terungkap. Menurut Rahmi Meri Yenti dari Woman Crisis Centre Nurani Perempuan—suatu organisasi yang bergerak mengadvokasi korban-korban kekerasan seksual, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat sebetulnya jauh lebih banyak. Namun kasus-kasus seperti ini tidak terungkap karena berbagai alasan .

Kasus-kasus di atas bukan hanya sekedar deretan angka. Di setiap kasus ada korban yang mengalami kerusakan fisik dan mental yang bisa terbawa sepanjang sisa hidupnya. Usaha mengungkapkan suatu kasus kekerasan seksual juga bukanlah hal mudah. Tak jarang korban menerima berbagai bentuk ancaman dari pelaku agar kasusnya tidak diungkap. Semua akan bertambah berat bagi korban jika pelaku merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual juga dikeluarkan dari sekolah/kampus karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah/kampus.

Dalam kasus dua anak bawah umur yang diperkosa bergiliran oleh para kerabatnya di Padang, misalnya. Para pelaku yang merupakan anggota keluarga dewasa, mengancam anak-anak tersebut agar tidak buka mulut. Tidak hanya tertekan karena ancaman, mereka juga mendapat luka fisik dan mental.

Warga yang pertamakali membantu dua korban melapor ke polisi menyebut kepada Haluanpadang  ada masalah dengan alat vital kedua korban. Korban berusia 5 tahun merasa sakit setiap buang air, air seni yang keluar juga berdarah. Sedangkan alat vital korban berusia 7 tahun mengalami luka.  

Sementara itu, berdasarkan keterangan Editiawarman, Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang dihubungi Haluanpadang, Jumat (19/11), kedua korban memang menderita luka medis di bagian vital. Mereka sekarang berada di rumah aman dan kondisi mental kedua korban mulai membaik. Namun begitu, Editiawarman menekankan bahwa masih diperlukan penangangan psikologis secara khusus untuk benar-benar memulihkan kedua korban.  

Siapa yang bertanggungjawab melindungi dan memulihkan para korban? Bagaimana korban menuntut perlindungan dan pemulihan tersebut?

Secara etik dan moral warga memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan membantu pemulihan korban. Salah satu contohnya adalah warga Cendana yang telah menyelamatkan dua anak korban perkosaan di Padang. Warga yang telah mengetahui dua anak tersebut diperkosa kerabat-kerabatnya beberapa kali, berhasil menggalang solidaritas sesama warga dan melawan ketakutan terhadap pelaku yang dikenal sebagai ‘urang bagak’ di lingkungannya.

Menurut Indira Suryani, Direktur LBH Padang dalam wawancara dengan Haluanpadang, Jumat (19/11),  warga juga bisa membantu memulihkan kondisi psikosiosal korban misalnya dengan tidak mengucilkan korban serta tidak menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya.

Namun sumber daya warga jelas terbatas. Masih menurut Indira, selain menderita luka fisik, setiap korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan psikis yang berbeda-beda, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Untuk memulihkan kondisi psikologi korban, diperlukan assessment oleh psikolog profesional. Assesment tersebut juga harus dilakukan secara berkelanjutan hingga korban pulih.

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

Nasib Malang Si Sapi Bantuan

Rabu, 5 Januari 2022 | 14:31 WIB
X