Malapetaka Sehari Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Kota Padang

- Rabu, 6 Oktober 2021 | 17:36 WIB
Ilustrasi sekolah tatap muka
Ilustrasi sekolah tatap muka

HALUAN PADANG - Pemerintah Kota Padang mengeluarkan tiga kebijakan berbeda soal Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Parahnya, tiga kebijakan tersebut berubah dalam waktu satu hari saja, tepatnya Selasa (5/10).

Kebijakan pertama, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan PTM meskipun pemerintah pusat lewat Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) menetapkan ibukota Provinsi Sumatera Barat tersebut untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 18 Oktober mendatang.

Keputusan itu disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Padang, Arfian. Ia mengklaim Pembelajaran Tatap Muka tetap dilaksanakan karena pemerintah mendapatkan desakan dari orang tua murid lantaran pelajar sudah terlalu lama belajar di rumah.

Di sisi lain, kata Arfian, kebijakan ini juga diperkuat oleh rekomendasi Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, dr. Andani Eka Putra kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa.

"dr. Andani sudah menginformasikan kepada Pak Walikota bahwasanya sekolah tatap muka tak ada masalah lagi. Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah harus mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan di sekolah agar PTM bisa berjalan baik.

Baca Juga: Pemko Padang Tegaskan Belajar Tatap Muka Tidak Berkaitan dengan PPKM Level 4

Kebijakan ini kemudian menimbulkan polemik publik. Keputusan kelanjutan PPKM Level 4 antara desakan orang tua murid menjadi tumpang tindih meskipun Pemko Padang saat ini mengklaim kasus Covid-19 di Padang sudah turun dan capaian vaksinasi juga melampaui target internasional dengan persentase 38 persen.

Selang beberapa jam, pemerintah seakan mengamini impresi publik atas keputusan pelaksanaan PTM ini. Dinas Pendidikan Kota Padang sore harinya menerbitkan Surat Edaran (SE) baru, kali ini pemerintah memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan PTM.

Lewat SE yang bernomor: 421.1/6985/Dikbud/Dikdas.01/2021, Kepala Dinas Pendidikan Padang, Habibul Fuadi memutuskan untuk membatalkan kebijakan PTM dan menggantinya  dengan belajar daring.

Baca Juga: Menuai Polemik, Pembelajaran Tatap Muka di Kota Padang Kembali Dihentikan

"Terhitung mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 Kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan secara daring/online," bunyi poin 1 dalam SE yang ditandatangani Habibul tersebut.

Kendati belajar daring, murid ternyata tidak benar-benar belajar di rumah. Sebab, pada poin 2 SE itu, belajar tatap muka masih bisa dilaksanakan dalam kondisi tertentu.

"Jika siswa mengalami kesulitan belajar selama pembelajaran Daring/Online, sekolah bisa melayani siswa untuk hadir di sekolah dalam rangka pelayanan konsultasi/bimbingaan belajar, dalam hal ini sekolah mengatur jadwal pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," bunyi poin 2 SE tersebut.

Lagi-lagi, kebijakan ini memancing reaksi negatif publik. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menanggapi perubahan kebijakan dalam waktu singkat ini dengan penuh kekecewaan.

"Duhai uda Wali Kota, keluarkan kebijakan itu jangan maju mundur dong. Sudah diputuskan ehh kok dibatalkan ditarik lagi? Soal pro dan kontra dalam mengambil kebijakan itu biasa, tidak semua umat terpuaskan, karena Wali Kota bukan alat pemuas. Ini anak saya dan teman-temannya serta orang tua kan jadi kecewa," tutur pria yang akrab dipanggil Esa itu.

Baca Juga: Pemko Padang Tegaskan Pembejalaran Tatap Muka Tetap Berlangsung

Bertahan lama dalam kisruh perubahan kebijakan, pada Selasa malam WIB, Haluan Padang mendapatkan informasi bahwa kebijakan yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Padang itu kembali dibatalkan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Padang, Amrizal Rengganis di sebuah komentar di media sosial Facebooknya menegaskan bahwa Habibul Fuadi sudah membatakan SE tersebut. Kali ini, PTM tetap dilaksanakan tapi pelajar ke sekolah tidak pakai seragam.

"Tadi Kadisdik sudah meralat SE yang menyatakan kembali belajar daring dengan melaksanakan sekolah tatap muka dengan tidak menggunakan pakaian seragam," kata Amrizal.

Hanya saja, komentar Amrizal Rengganis ini tidak terkonfirmasi. Habibul Fuadi hingga saat ini belum memberikan keterangan yang membenarkan informasi tersebut.

Malapetaka

Namun, terlepas dari perubahan kebijakan yang dilakukan dalam waktu singkat tersebut, Pengamat Politik, Eka Vidia menilai apa yang dilakukan Pemko Padang soal PTM ini adalah malapetaka.

"Artinya hari ini Pemko Padang tidak punya kebijakan pendidikan yang pasti. Pemerintah saat ini absen, ini malapetaka!," ucap Eka saat dihubungi Jurnalis Haluan Padang, Daffa Benny, Rabu (6/10) siang WIB.

Menurut dia, setiap kebijakan yang disampaikan pemerintah memiliki nilai birokrasi yang bersifat administratif, bukan berdasarkan pesan berantai. "Inti dari birokrasi salah satunya adalah administrasi, bukan pesan berantai," ujarnya singkat.

"Pembelajaran luring dengan menggunakan baju bebas, maksudnya apa?" Apakah pemerintah Kota Padang cuci tangan? Ini Risikonya besar. Jika terjadi nanti apa apa, misalnya penyebaran klaster, nanti pemerintah bagaimana? jangan sampai cuci tangan. Atau ada masalah selain virus, misalnya kenakalan anak anak sekolah yg tidak pakai seragam," ulas Eka.

Dalam mengambil kebijakan, Eka meminta Pemko Padang harus berani ambil resiko. Menurut dia, jika memang ada miss-koordinasi dalam memutuskan kebijakan pemerintah harusnya mendalami kesalahan tersebut.

"Jika memang surat yg menyatakan bahwa belajar tatap muka ditunda, perlu diselidiki, siapa yg merilis surat tidak bertanggung jawab itu?" tukasnya.

"Saya tegaskan birokrasi itu harus ada, administrasi itu bagian dari birokrasi. Birokrasi bukan keluh kesah, namun kebijakan tertulis."

"Bicara hari ini, kita bicara bagaimana kita melihat kota padang tidak ada kebijakan. Perlu ada kejelasan dan ketegasan. Kekeliruan dalam pengambilan kebijakan masih mending daripada tidak ada kepastian dan kebijakan," ucapnya.

Daripada fokus pada Pembelajaran Tatap Muka, Eka menilai harusnya Pemko Padang memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi, agar PPKM Kota Padang bisa turun ke level 3 dan bisa memperbaiki ekonomi masyarakat.

"Pesan saya, kita perlu berjuang menuju level 3. Pemerintah harus prioritaskan vaksinasi supaya ekonomi aktif kembali. Juga ada saya dengar kekacauan birokrasi soal vaksinasi. Sudah vaksin tapi tidak terdata. Ada persoalan di catatan sipil."

"Jangan cuci tangan. Ini negara, pemkot harus benar benar hadir dalam masa transisi ini," tutup Eka.

[Erlangga Aditya-Daffa Benny]

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Terkini

Mendulang Cuan dari Setrika Arang

Selasa, 7 Desember 2021 | 15:41 WIB

Sumbar Darurat Kekerasan Seksual

Rabu, 17 November 2021 | 18:23 WIB
X