Sebuah Refleksi: Bagi Sumbar, G30S PKI Adalah Soal Kehilangan

- Kamis, 30 September 2021 | 19:13 WIB
Gusti Asnan
Gusti Asnan

HALUAN PADANG - Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi pada 30 September 1965 atau yang biasa dikenal dengan G30S PKI menyisakan luka yang cukup dalam bagi bumi Minangkabau, Sumatera Barat.

Sebab peristiwa politik ini membuat tanah yang menjunjung tinggi Adat Basandi Syarak, Basandi Kitabullah itu kehilangan orang-orang hebatnya. Orang-orang yang berpengaruh besar terhadap tanah Minang, demikian disampaikan Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Andalas, Gusti Asnan.

Ia berpendapat gejolak yang terjadi pasca G30S PKI khususnya pasca pemberangusan ideologi komunisme di Sumbar perlu dipahami untuk diambil sebagai pelajaran.

“Saya pernah mendalami aspek sosial politik secara umum. G30S berpengaruh bagi aspek sosial, politik, dan ekonomi di Sumbar,” katanya.

Menurutnya, gejolak pasca peristiwa itu tidak hanya mengakhiri keberadaan tokoh-tokoh yang berafiliasi kepada komunis, namun juga memengaruhi hilangnya kehebatan orang-orang Minang.

“Sebelum orde lama 1960-an, pernah terjadi PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang berpusat di Padang. Negara lalu menghabisi orang-orang PRRI. Tidak ada tempat bagi orang-orang PRRI,” jelas Gusti.

“Setelah orang-orang komunis sempat memegang pengaruh di Sumatera Barat pada 1960 sampai 1965, terjadi G30S. Gerakan tersebut ditumpas habis oleh Soeharto dan orde baru,sekaligus menghabisi pejabat minang yg tersisa di masa pemerintahan kiri,” imbuhnya.

“Segera setelah penumpasan, minangkabau kehilangan tokoh-tokoh. Akibatnya, peta politik pasca 65, banyak diisi tokoh-tokoh muda,” tambahnya kemudian.

Lebih lanjut, Gusti Asnan menuturkan sekaligus menegaskan, “saya melihat sebagai sejarawan, G30S itu ada. Untuk konteks sumbar, pemerintahan PKI ada.”

Gusti Asnan menilai emerintahan PKI pada masa itu sempat meninggalkan trauma karena cenderung kurang memberi tempat bagi perbedaan pendapat. “Belajar dari sejarah, jangan sampai memberi ruang bagi diktator yang bersikap represif,” imbuhnya.

Terkait paham komunisme, Gusti Asnan menyampaikan bahwa tidak masalah untuk memahami komunisme meskipun TAP MPRS XXV Tahun 1966 melarang partai dan ajaran komunis.

Menurutnya, hal tersebut juga diperlukan untuk menunjukkan kelemahan dari komunisme itu sendiri sehingga pembaca bisa mendapatkan dasar untuk membantah doktrin komunis.

“Saya kuliah S3 di Bremen, Jerman Barat. Salah satu universitas di kota tersebut bahkan membuka lembaga pusat penelitian komunisme dan sosialisme sejak 1974, meskipun Jerman Barat sendiri anti terhadap komunisme,” ujar Gusti.

“Kalau kita takut pada suatu ideologi, maka tidak ada salahnya untuk dipelajari, jangan apriori. Kita bisa mempelajari, apa yang buat suatu ideologi dan pengikutnya menjadi kuat,” jelas Gusti.

Pasalnya bagi dia, dengan begitu pembaca mendapatkan dasar yang kuat untuk membuktikan ketidakcocokan suatu ideologi dengan negara dan agama.

Apalagi menurutnya pemahaman akan sejarah semacam itu dapat diserap dari film dan buku. Terkait dengan film tentang pemberontakan G30S yang dibuat di masa orba, Gusti menuturkan, “namanya rekonstruksi, bisa jadi ada bias, ada interpretasi penafsiran.”

“Begitu juga dengan buku, bisa ada bias juga. Oleh karena itu, diperlukan modal intelektualitas yang cukup sebelum mengkaji sejarah dari berbagai sumber,” pungkas Gusti.

[Daffa Benny]

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Terkini

Mendulang Cuan dari Setrika Arang

Selasa, 7 Desember 2021 | 15:41 WIB

Sumbar Darurat Kekerasan Seksual

Rabu, 17 November 2021 | 18:23 WIB
X