G30S PKI: Untuk Apa Takut dengan Hantu Komunis?

- Kamis, 30 September 2021 | 18:57 WIB
Ilustasi
Ilustasi

HALUAN PADANG - Tanggal 30 September kerap menjadi momentum bagi sebagian kalangan untuk memperingati dan mengenang tragedi G30SPKI serta jadi momentum untuk mempertegas 'bahaya' komunisme di tanah air.

Namun secara politik, banyak pihak beranggapan bahwa cerita-cerita soal komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) ibarat cerita hantu yang tidak memiliki wujud yang jelas.

Pengamat politik dan dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Muhnizar Siagian, menilai ketakutan akan ideologi tertentu tidak akan ada jika pemerintah berhasil menjamin kesejahteraaan rakyat.

Kepada Haluan Padang, Rabu (29/9), ia terlebih dahulu menjelaskan tentang konteks sejarah dari G30S itu sendiri.

“Menurut Benedict Anderson dan beberapa akademisi, persoalan G30S didasari oleh berbagai kemungkinan, antara lain konflik internal di Angkatan Darat, peran negara besar, konsolidasi politik dalam negeri, tensi antara partai islam dan partai komunis, serta faktor-faktor lain,” ujar Muhnizar.

“Persoalan sejarah ini sebenarnya belum tuntas untuk dijelaskan. Sejarah yang beredar ditafsir oleh penguasa, yang kerap dipahami dari kekuasaan orba. Bukan tafsir dalam ranah akademis sejarah,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam hal sejarah G30SPKI, banyak orang pihak yang tidak mengerti persoalan dan memberi komentar-komentar yang tidak argumentatif.

Menurut Muhnizar, tingkat literasi di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Ia juga menyayangkan pernah diadakannya razia terhadap buku-buku tertentu. “Seolah-olah membaca jadi masalah,” tukas Muhnizar.

“Sebenarnya berbagai bacaan bisa jadi wawasan filsafat politik, mulai dari yang kanan seperti Adam Smith, sosialis demokrat seperti Sutan Syahrir, gagasan ekonomi dan politik Hatta, sampai ke yang kiri semacam Marxisme, juga gagasan Tan Malaka dan Soekarno,” jelas dia.

“Untuk wawasan tidak ada salahnya. Kita perlu mempelajari itu, bahkan tentang politik Apartheid dan Nazi,” imbuhnya.

Ia menilai wawasan-wawasan tersebut diperlukan lagi dipakai sebagai langkah antisipasi agar sesuatu yang buruk yang terjadi di masa lampau tidak terulang lagi.

Lebih lanjut, ia berpendapat, “Masalahnya hari ini, dengan banyak hoax, muncul anggapan PKI akan bangkit lagi.” Menurutnya, anggapan-anggapan tersebut hanya menimbulkan kecemasan yang tidak perlu.

“Ada yang menyebut kita dekat dengan komunis, karena terkesan dekat dengan Tionghoa. Sedangkan Tionghoa itu ibarat sein ke kiri tapi belok ke kanan, judulnya komunis tapi pendekatannya sangat liberal. Komunisnya hanya terlihat pada nama partai politiknya. RRT ‘bermain' modal di Afrika, Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah,” ujarnya.

Dalam konteks ilmiah terutama dalam ilmu politik dan sosiologi, kata Muhnizar kajian marxisme lazim ditemukan, baik dalam hal metodologi berpikir hisoris, serta konsep tesis dan antitesis.

“Kajian marxisme juga bicara sejarah kapitalisme. Ada yang bilang kapitalisme berangkat dari semangat Protesan (Max Weber), ada juga yang bilang dimulai dari revolusi industri," paparnya.

Menurut Muhnizar lagi, solusi yang efektif jika ingin menjaga kemurnian ideologi negara adalah dengan menjamin kesejahteraan, sehingga rakyat tidak merasa kecewa dengan negara beserta ideologinya.

“Misalnya ada organisasi yang mau mengganti ideologi negara. Menurut saya, poin penting bukan persoalan dia akan mengganti ideologi. Pemerintah harus membereskan persoalan paling dasar: kesejahteraan,” jelas Muhnizar.

Ia berpendapat dari kesejahteraan yang tidak merata, maka akan muncul masalah-masalah lain, termasuk politik identitas, “sebagai contoh, bagaimana sebagian masyarakat Indonesia melihat etnis Tionghoa, bahwa mereka lebih kaya, sehingga ada potensi kecemburuan sosial, kemudian berkembang jadi politik identitas.”

“Jadi untuk melampaui politik identitas dan masalah lainnya, persoalan paling penting yang harus diselesaikan yaitu kesejahteraan. Jika koruptor masih banyak dan persoalan ekonomi tidak terselesaikan, akan muncul kekecewaan  yang kemudian jadi rasa frustasi,” ujarnya.

“Pada zaman soeharto, nasionalisme dan Pancasila jadi landasan untuk melindungi pembangunan dan memukul lawan politik. Pembangunan sering putar-putar di situ, kesejahteraan tidak merata. Wajar kemudian ada ekspresi kekecewaan terhadap ‘nasionalisme’,” tambah Muhnizar

Namun, apabila persoalan kesejahteraan bisa terselesaikan, maka dapat mengatasi berbagai kekhawatiran, termasuk soal ‘kemurnian' ideologi negara.

“Menurut saya, soal bahaya komunisme, itu ketakutan yang berlebihan. Segelintir orang dengan logo-logo komunis seperti palu arit, itu hanya bagian ekspresi fashion. Mereka belum tentu baca Das Kapital,” imbuhnya.

“Kita selesaikan urusan Indonesia, termasuk soal ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan begitu, saya yakin, tidak ada ideologi apa pun yang akan mengubah indonesia,” ujar Muhnizar.

“Pada kondisi saat ini, jika ada yang jualan ideologi, orang bisa saja ikut karena ungkapan kekecewaan. Oleh karena itu, harus dibuka ruang untuk membahas berbagai persoalan sosial dengan santai. Tanpa tekanan, tanpa ancaman,” pungkasnya.

[Daffa Benny]

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Terkini

Mendulang Cuan dari Setrika Arang

Selasa, 7 Desember 2021 | 15:41 WIB

Sumbar Darurat Kekerasan Seksual

Rabu, 17 November 2021 | 18:23 WIB
X